BPKH RI Apresiasi Bank NTB Syariah Selenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Haji di NTB

Mataram NTB - Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu dari 10 provinsi yang tingkat pembatalan keberangkatan haji cukup tinggi dan beralih ke Umroh. Hal ini di sebabkan beberapa faktor yang salah satunya ditemukan, karena masih banyak beredar informasi kurang tepat dari pihak tertentu tentang masa tunggu keberangkatan Haji, sehingga banyak yang mengambil langkah pembatalan dan mengalihkan ke ibadah Umroh. 

Hal ini disampaikan Anggota Badan Pelaksana Akutansi dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI Amri Yusuf, usai acara Sosialisasi Pengelolaan Dana Haji yang berlangsung di Auditorium Raudhah Lt. 6 Kantor Pusat BANK NTB Syariah Jl. Udayana, Dasan Agung Mataram, Selasa (01/10/2024).

Baca juga: ASKI NTB Akan Hadir di MotoGP Mandalika

Selain itu dalam pernyataannya ia menyebutkan bahwa kemitraannya dengan Bank NTB Syariah hingga saat ini cukup bagus. 

“Sejauh ini pengelolaan dana haji oleh Mitra kami Bank NTB Syariah cukup bagus. Kedepan setelah melalui berbagai proses, kepercayaan BPKH untuk pengelolaan dana haji oleh Bank NTB Syariah mungkin bisa kita tingkatkan dari yang ada sekarang, ”ucapnya tegas.

Baca juga: Husein Fadlulloh: Digitalisasi Layanan Informasi Bantu Bertumbuhnya UMKM

Tingginya Kepercayaan BPKH terhadap Bank NTB Syariah selaku mitra Pengelola Keuangan Haji BPKH terbukti dengan disetujuinya Bank NTB Syariah untuk mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Haji kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

“Ini menjadi salah satu bukti, bahwa kegiatan sosialisasi Pengelolaan Dana Haji ini diinisiasi Bank NTB Syariah. Akan menjadi penting kegiatan ini untuk memberikan informasi terhadap bagaimana Pengelolaan Dana Haji yang dititipkan masyarakat kepada BPKH, ”jelasnya.

Baca juga: Proqgram Pemberdayaan UMKM Indosat Ooredoo Hutchison Sukses, Ratusan Pelaku UMKM di Kuta Mandalika Alami Kemajuan

Sosialisasi ini menurutnya merupakan upaya BPKH untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap Publik mengingat keuangan yang dikelola merupakan keuangan publik. Hal ini tentu harus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia mengingat Konsistensi BPKH ini hanya ada di tingkat pusat sementara lembaga ini mengelolah keuangan publik dari berbagai daerah di Indonesia.

“Maka patut kami sampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bank NTB Syariah atas terlaksananya kegiatan yang kami nilai sangat penting ini, ”bebernya.

Baca juga: Menjadikan mutiara Lombok sebagai program digitalisasi UMKM, Pearl NTB dan PT. Caraka Production Gelar FGD

Masyarakat NTB Menurutnya dinilai cukup antusias untuk berangkat haji, namun hanya saja seperti yang dijelaskan diatas masih tinggi tingkat pembatalannya. Ini karenakan beberapa hal yang salah satu nya masih banyak masyarakat NTB yang mudah percaya dengan informasi - informasi yang belum jelas dan kurang tepat dari pihak tertentu terkait penundaan keberangkatan haji. 

“Biasanya mendapat informasi seperti itu masyarakat langsung membatalkan keberangkatan haji dan mengalihkan ke Umroh. Ini tentu harus diantisipasi. Karena sesungguhnya ketika sudah mendaftar maka kursinya sudah dapat dan sudah siap diberangkatkan hanya saja menunggu jadwalnya. Jikapun dalam masa tunggu ini jemaah mengalami suatu kendala sakit dan sebagainya maka sesungguhnya hajinya sudah dapat, ”jelasnya.

Baca juga: Mufti Aimah Nurul Anam: Pemerintah Harus Bantu dan Dorong UMKM untuk Berkembang

Maka melalui sosialisasi seperti ini lanjutnya, masyarakat dapat mengetahui secara jelas informasi baik tentang proses keberangkatan maupun pengelolaan dana haji yang telah dititipkan.

“Kedepan kita berharap seluruh proses dalam penyelenggaraan haji di Indonesia akan semakin membaik, ”tutupnya. (Adb)