Umi Rohmi : Data Sangat Penting Dalam Mengambil Kebijakan

Mataram NTB - Melihat momentum Sensus Penduduk (SP) Lanjutan (Long Form) menjadi peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Karena banyak orang melakukan sesuatu tanpa data yang jelas. Kalau berjalan dengan data itu ibarat kita jalan ditempat yang terang begitu juga sebaliknya tanpa data seperti berjalan ditempat ruangan yang gelap tidak tahu arah menuju pintu dan seterusnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada Rapat Koordinasi Daerah Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 BPS se-provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertajuk "Sinergi dan Kalaborasi Dalam Mencatat Indonesia Untuk NTB Gemilang" bertempat di Hotel Aston Inn Mataram (18/5).

Baca juga: Pelantikan 13 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lombok Utara

Selain itu, Umi Rohmi sapaan populer Wagub meminta kepada seluruh kepala OPD di Provinsi NTB memandang ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Long Form Lanjutan SP 2020 menjadi kebutuhan kita bersama bukan hanya BPS.

"Kadang menjadi salah kaprah menganggap terhadap segala sesuatu yang dilakukan, siapa yang meluncurkan program itu seolah-olah hanya itu yang membutuhkan. Padahal itu semua menjadi kebutuhan kita bersama dan data sangat menentukan dalam mengambil kebijakan pemerintah, " jelas Umi Rohmi.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Umi Rohmi berharap agar program SP 2020 berjalan lancar dengan pembekalan lebih mantab sehingga ketika para petugas sensus turun nantinya tidak terjadi miskomunikasi data yang didapatkan, dan masyarakat paham apa yang disampaikan oleh para petugas.

Sementara itu Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin mengatakan sensus penduduk akan dimulai Bulan Mei-Juni 2022 sebagai sensus lanjutan. Sebelumnya pada tahun 2020 BPS sudah melakukan sensus penduduk secara online dan offline. 

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerja keras BPS di Provinsi maupun kabupaten/kota dengan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga BPS makin terpercaya oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga penyedia data dan indikator untuk mendukung pembangunan Nasional, " ungkapnya.

BPS memiliki peran strategis dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah. Karena itu, ia mengajak kepada rekan-rekan BPS baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal terhadap kegiatan pengumpulan data di lapangan.(Adb)

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang